Lapas Serang Saksikan Kemenkumham Raih Opini WTP Kali Kelima Secara Berturut-turut

By Zulfikar Rohim

SERANG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2019. Kamis (23/07)

Secara virtual melalui Video Conference, Bertempat di Ruang Rapat Lapas Kelas IIA Serang, kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Heri Kusrita, Pejabat Struktural dan Staf Keuangan Lapas Serang.

Acara yang dilaksanakan secara virtual ini digelar di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham dengan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Sekretaris Jendral, Bambang Rantam Sariwanto, Inspektur Jenderal, Andap Budhi Revianto, Auditor Utama Keuangan Negara I, Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Penasehat Kehormatan Menteri dan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Mengawali acara, Sekretaris Jenderal Bambang Sariwanto menyampaikan laporannya. Ia mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan ini dilakukan melalui beberapa proses, dimulai dari Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data seluruh Satuan Kerja dengan Kantor Wilayah Kemenkumham pada bulan Januari 2020. Kemudian dilanjutkan dengan Rekonsiliasi Nasional Data Laporan Keuangan TA 2019 Tingkat Wilayah pada tanggal 10 s/d 13 Februari 2020 dan pada tanggal 18 s/d 21 Februari 2020 dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Unit Eselon I.

“Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19, dengan keterbatasan interaksi secara fisik penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2019 tetap dapat dilaksanakan dengan lancar”. Ujarnya

Hal ini menurutnya merupakan hasil koordinasi antar penyusun laporan keuangan, konsultasi dengan pembina Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Tripartid dengan Kementerian Keuangan dan BPK RI yang dilaksanakan secara virtual. Sehingga penyampaian laporan keuangan dapat dilksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kemudian dilanjutkan dengan Hendra Susanto, Anggota I BPK RI yang mengapresiasi Kemenkumham atas pencapaian opini WTP pada laporan keuangan Tahun 2019.

“Opini WTP ini bukan hadiah dari BPK, namun merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam pertanggungjawaban keuangan. Namun hasil yang diperoleh ini tidaklah abadi, karena ada banyak dinamika yang bisa terjadi. Untuk itu tetap jaga kinerja agar bisa mempertahankan prestasi ini”. Kata Hendra

Sementara Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini merupakan perolehan WTP kali kelima yang diraihnya sejak ia memimpin dan bertindak selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM.

“Ini merupakan kali kelima perolehan WTP Murni secara berturut-turut. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras agar pengelolaan keuangan maupun barang milik negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” jelas Yasonna

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan dua laporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

(ZR)

 

Your Name*
E-mail address*
Website URL
Comment*