SERANG – Dalam rangka mendorong Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkup Unit Pelaksana Teknis, Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas IIA Serang Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM yang dipimpin oleh Erlin selaku Penyuluh Hukum Muda bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Meidy Firmansyah, S.Sos., Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Erwin Firmansyah dan Jajaran disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Fajar Nur Cahyono, Pejabat Struktural beserta Jajaran Lapas Kelas IIA Serang

Pada kunjungan tersebut Dalam Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Meidy Firmansyah, S.Sos., Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Erwin Firmansyah dan Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Fajar Nur Cahyono, beserta jajaran meninjau langsung Sarana Prasarana terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lapas Kelas IIA Serang. Mulai dari Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Blok Lansia, Ruang Kunjungan, Dapur Umum, Blok Hunian dan Area Bimbingan Kerja

Ketua Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM, Erlin selaku Penyuluh Hukum Muda menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) pada Lapas Kelas IIA Serang.

“Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan P2HAM mengacu kepada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM,” ujar Erlin, Kamis (3/11/2022)

Tim Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM juga melakukan penguatan khususnya terkait sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan indikator P2HAM yang ada di Lapas Kelas IIA Serang.

Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Fajar Nur Cahyono mengaku, senang dan berterimakasih dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini.

“Semoga Lapas Kelas IIA Serang dapat mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia,” ujarnya

(ZR)